Respon Atas Sebuah Artikel Mengenai Pluralisme dan Kebebasan

Sebulan yang lalu saya menemukan sebuah artikel berjudul “Pluralisme, Kebebasan dan Paham-paham Paradoks”, yang menjelaskan betapa paham pluralisme dan kebebasan itu bersifat self-defeating dan kontradiktif sehingga tak pantas sama sekali untuk dijadikan prinsip (Berhubung artikel tersebut sangat panjang maka saya tidak melampirkannya disini, jika ingin melihat silahkan klik link yang saya masukkan di judul artikel tersebut).

Sebenarnya saya ingin merespon artikel ini berminggu-minggu yang lalu, namun karena kesibukan yang menggila, maka baru kali ini saya menyempatkan diri menuliskan respon diantara tenggang deadline kantor yang tak henti menguber-uber.

Okeh! Tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, selanjutnya inilah respon saya terhadap artikel beliau tersebut.

Paradoks “Tidak ada yang tahu kebenaran hakiki, kecuali Tuhan”
Tentu anda sering mendengar ucapan: “Tidak ada yang tahu kebenaran hakiki, kecuali Tuhan”. Ada beberapa varian dari dalil paradoks ini, tetapi intinya sama, misalnya: “Di dunia ini tidak ada yang absolut, semuanya relatif.” Dalil ini sering dimunculkan dalam perdebatan tafsir firman Tuhan. Karena namanya tafsir, opini pribadi, maka satu dengan yang lain bisa berbeda. Pihak yang salah (ngawur tafsirnya) bukannya mencari kebenaran, tetapi mencari dan meminta kompromi dengan melontarkan dalil ini.

Prinsip ini masuk dalam kategori paradoks. Kita bisa uji dengan menanyakan: ”Apa benar bahwa hanya Tuhan yang tahu kebenaran yang hakiki?”.

Kalau jawabnya “ya” berarti orang tersebut tahu hakiki kebenaran prinsip di atas atau dia adalah Tuhan. Jadi jawab pertanyaan di atas harus “tidak”. Artinya bahwa prinsip itu salah. Dan “bukan hanya Tuhan yang tahu hakiki kebenaran, tetapi juga manusia”.

Respon saya:
Mereka yang mengatakan “Tidak ada yang mengetahui kebenaran hakiki selain Tuhan” identik dengan ucapan umum “Wallahualam” alias “Allah-lah yang paling mengetahui kebenarannya”.

“Kebenaran hakiki” berarti kebenaran yang paling dalam. Karena itu kalimat “Tidak ada yang mengetahui kebenaran hakiki selain Tuhan” semestinya ditafsirkan “tidak ada yang paling mengetahui kebenaran melebihi Tuhan yang maha mengetahui”, bukannya “kita tidak dapat mengetahui kebenaran hakiki sama sekali”, karena manusia selalu bisa menafsirkan kebenaran-kebenaran yang ada. Dan sebagai sang penafsir, manusia tak lepas dari resiko salah menafsirkan. Karena itu cuma “Yang Maha Mengetahui” yang tak mungkin salah.

Paradoks “Agree to disagree”
Prinsip paradoks yang populer akhir-akhir ini: “Agree to disagree”. Prinsip ini juga digunakan pihak yang salah untuk mencari kompromi, bukan mencari kebenaran. Saya sempat mendengar ucapan Adnan Buyung Nasution di Metro TV beberapa waktu dalam rangka wawancara membela Ahmadiyah dua tahun lalu. Pewawancaranya, penyiar TV cantik Sandrina Malakiano. Pada akhir acara, bang Buyung menganjurkan (kepada kelompok yang berseberangan dengan Ahmadiyah) untuk “agree to disagree”. Dan Sandrina mendukungnya.

Prinsip ini juga sifatnya paradoks. Kalau waktu itu mbak Sandrina menanyakan pada bang Buyung: ”Anda dan Ahmadiyah seharusnya agree dong dengan disagreement MUI, FPI dan kelompok yang berseberangan dengan Ahmadiyah lainnya. Jangan mereka yang harus mengikuti anda dan Ahmadiyah”; kalau bang Buyung dan Ahmadiyah mengikuti “agree to MUI disagreement” maka MUI dan kelompok yang berseberangan dengan Ahmadiyah tidak perlu bergeming dari posisi mereka. Bingung ya? Problemnya Ahmadiyah dan bang Buyung tidak mau agree dengan disagreement dari MUI dan FPI.

Respon saya:
Jika memang saat itu Bung Adnan berprinsip “setuju terhadap ketidaksetujuan pihak lain” maka prinsip tersebut memang bersifat self-defeating. Namun, saya baru mendengar ada yang mengungkapkan prinsip aneh semacam ini. Karena biasanya prinsip (yang serupa-tapi-tak-sama) yang sering saya dengar untuk menegaskan dukungan terhadap kebebasan berpendapat adalah prinsip lama Voltaire “saya tidak setuju dengan pendapat Anda, tapi saya akan bela mati-matian hak Anda untuk berpendapat!”. Dan prinsip yang terakhir ini sama sekali tidak paradoksial.

Paradoks “Dilarang melarang” – berilah orang lain kebebasan
Dalil “jangan melarang” sering digunakan untuk membuka jalan untuk perbuatan yang tidak disukai oleh kelompok yang berseberangan. Dalihnya adalah kebebasan, liberalisme. Pada dasarnya prinsip ini juga paradoks. Kata JANGAN dan TIDAK BOLEH adalah kata melarang. Jadi kalau anda tanyakan:”Apakah anda tadi melarang?”. Atau: “Lho kok anda melarang saya untuk melarang”. Nah dia akan bingung. “Jangan melarang” adalah larangan juga. Bingung ‘kan? Memang self defeating principles membuat penggunanya bingung seperti orang tersesat.

Respon saya:
Eh… kok saya baru mendengar hal ini ya? Setahu saya, yang sering saya dengar adalah prinsip “”Jangan melarang orang untuk melakukan suatu hal, yang oleh si pengaju prinsip dianggap sebagai hak asasi pihak yang melakukan, dan tidak merugikan orang lain (seperti menganut keyakinan, menjalankan ibadah, dll)”, tetapi kalau memang ada yang mengajukan prinsip “Jangan melarang apapun” jelas itu sebuah prinsip yang paradoks. Namun saya belum pernah mendengar ada pihak (liberal maupun non-liberal) yang mengajukan prinsip semacam itu.

Paradoks Pluralisme
Paradoks Pluralisme mengatakan bahwa “Semua agama/aliran pada hakekatnya sama”. Ini prinsip yang sering ditonjolkan JIL (Jemaah Islam Liberal), AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) bersama penganut pluralisme lainnya. Ada satu hal yang mereka lupa, yaitu: aliran yang memusuhi dan mau membasmi mereka, seperti FPI (Front Pembela Islam) juga seharusnya diperlakukan sama dan merupakan bagian masyarakat pluralis.

Aliran pluralisme sebenarnya menghendaki tatanan masyarakat yang tidak plural. Saya akan tunjukkan dengan pertanyaan ini. Mana bisa disebut (lebih) plural, lebih banyak keaneka-ragamnya?:

1. masyarakat yang hanya mengakomodasi aliran pluralisme.
2. masyarakat yang mengakomodasi aliral pluralisme, aliran pembasmi pluralisme, aliran membenci pluralisme, aliran yang bertentangan dengan pluralisme.

Kalau anda cukup waras, maka jawabannya adalah masyarakat yang terakhir. Apakah yang mengaku aliran pluralisme sesungguhnya menganut paham ini? Kalau benar maka mereka akan hancur karena mereka mengakomodasi lawannya yang boleh jadi termasuk yang brutal dan kejam. Oleh sebab itu paham pluralisme disebut paham paradoks.

Respon saya:
Menurut saya, Kalimat pluralistik “pada hakikatnya semua agama adalah sama” meyakini adanya persamaan dalam setiap agama maupun aliran (seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dll), Bukan lantas menganggap semua ajaran (misalnya seperti ajaran sekte yang menganjurkan para pengikutnya untuk bunuh diri massal) adalah benar, apalagi identik!

Memang kata pluralisme bermakna luas dan bukanlah istilah yang bersifat spesifik, namun bila mengacu pada definisi-definisi yang umum digunakan, sikap pluralistis artinya sikap yang toleran, menghargai golongan-golongan yang berbeda, serta menganggap bahwa kebenaran tidak cuma terdapat dalam agama sendiri tapi juga bisa ada dalam agama lainnya. Namun kaum pluralis tak pernah menyatakan bahwa sikap toleransi haruslah tanpa batas. Misalnya apabila kita melihat ibu-ibu digebuk dengan tongkat oleh segerombolan pria bringas apakah kita harus mentolerir tindakan semacam itu? Tentu tidak bukan?

Paradoks Kebebasan
Setelah pembaca terbiasa dengan sebagian ilmu logika, terutama paradoks, kita akan masuk ke menu utamanya. Sengaja saya sajikan menu pembuka karena perdebatan dengan logika biasanya pendek saja. Satu-dua kalimat cukup. Itu yang disebut perdebatan yang elegant, yang tidak perlu argumen berlembar-lembar untuk membuat orang mengerti.

Adakah kebebasan itu? Suatu pertanyaan valid bagi mereka yang mencari prinsip kebebasan. Secara logika, jawabnya ialah: “Tidak ada”. Kebebasan itu adalah gagasan yang pada hakikinya tidak ada. Buktinya:

Mari kita berasumsi bahwa perinsip berikut ini bisa dijadikan sebagai prinsip dalam kehidupan: “Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat menurut kehendaknya”.

Konsekwensi logisnya ialah: “Siapa saja bebas menghapuskan prinsip kebebasan tersebut”.

Lihat, hanya perlu 1 kalimat untuk membuktikan point utamanya bahwa kebebasan tidak ada dan paham kebebasan adalah paradoks. Sangat elegan. Habis sudah pembicaraan kita.

Respon saya:
Lebih tepat bila disebut “kebebasan mutlak (alias tanpa batas) tidaklah ada”. Setiap hari kita memiliki kebebasan-kebebasan kecil untuk memilih, seperti baju yg akan saya pakai, film yang akan saya tonton, sampai Tuhan yang akan disembah… Namun segala kebebasan kita selalu terbatas alias tidak mutlak.

Dengan kata lain jika prinsip kebebasan ditafsirkan sebagai prinsip “kebebasan tanpa batas” maka prinsip itu benar-benar paradoks.

Dan setahu saya, kaum pluralis seperti JIL maupun AKKBB yang disebut-sebut oleh penulis, tidak pernah menafsirkan prinsip kebebasan sebagai prinsip bebas melakukan segala-galanya tanpa batas.

Pelanggaran atau invasi, agresi, bisa dari individu ke individu lain, individu ke masyarakat, masyarakat ke individu. Jenisnya bisa agresi/invasi fisik dan agresi/invasi non fisik. Kelompok Ahmadiah telah melakukan agresi non-fisik kepada kelompok Islam tradisionil dengan mengaku bagian dari Islam dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Jadi jangan salahkan kalau ada kelompok Islam tradisionil membalasnya secara fisik. Dewi Persik menggunakan baju dengan dada tersembul menantang (agresi non fisik) di tempat publik, jangan salahkan kalau ada yang terangsang dan mencoleknya.

Respon saya:
Tidak Setuju!

Agresi non-fisik sering bersifat subjektif. Orang yang labil emosinya, akan mudah tersinggung, dan bisa saja menyalahartikan senyum tulus seseorang sebagai senyum mengejek. Seorang pedofil akan menganggap tawa riang seorang balita sebagai provokasi atas birahinya. Bila kedua orang macam itu melakukan agresi fisik, apakah mereka tak dapat dipersalahkan karena (menurut mereka) mereka baru saja menerima “agresi non-fisik” yang menyulut agresi fisik yang mereka lakukan?

Bukan berarti saya mengatakan bahwa yang namanya agresi non-fisik itu tidak ada. Agresi semacam itu benar-benar ada. Tapi kita harus bersikap objektif, netral dan berhati-hati untuk menentukan layak-tidaknya pemikiran, pernyataan maupun perilaku seseorang/kelompok untuk disebut sebagai agresi non-fisik.

Kalau menurut penilaian saya (yang saya akui mungkin tak lepas dari jerat subjektivisme pribadi), contoh kasus yang pas untuk disebut sebagai agresi non-fisik adalah hasutan seorang ustad untuk membunuh kaum yang berseberangan dengan keyakinan golongannya di suatu daerah di Jawa Barat. Padahal kaum tersebut hanya menjalankan keyakinan yang mereka anggap benar, dan selama puluhan tahun selalu hidup dengan damai di tanah air.

Kesimpulan:
Imam Semar, sang penulis artikel tersebut, mengemukakan pendapatnya secara logis dan berusaha untuk tidak terjebak fallacy, dan saya sangat menghargai itu, karena pada suatu argumentasi, umumnya satu atau kedua pihak sering terperangkap dalam berbagai fallacy, sehingga ujung-ujungnya malah menjadi debat kusir tanpa akhir.

Namun, sepenglihatan saya, ada satu (mungkin lebih?) jenis fallacy yang tak dielakkan oleh argumen penulis ini, yaitu: Generalisasi terburu-buru, yang mana ia melompat pada suatu kesimpulan menggunakan pengetahuan yang minim (yang bisa jadi kurang tepat) akan suatu hal, tanpa memperhatikan detail-detail lebih jauh menyangkut hal tersebut.

Demikianlah respon kritis saya atas suatu artikel yang mengkritik pluralisme (kritik atas kritik), mohon maaf jika kepanjangan dan ada salah perkataan. Sekian.

Edit:
1. Saya menambahkan beberapa link diatas untuk memberi informasi lebih lengkap.
2. Ada beberapa kata yg saya perbaiki (seperti pengulangan kata yg gak perlu, salah ketik, kekurang-indahan bahasa , dsb).